SEANDAINYA MAU BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PUN MAMPU

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Indonesia  menurut jenisnya, bank dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa perbankan mempunyai fungsi untuk menghubungkan antara unit ekonomi surplus atau penabung dengan unit ekonomi minus atau peminjam. Karena fungsinya tersebut acap kali bank disebut pula sebagai lembaga perantara keuangan (intermediary institutions) serta lembaga kepercayaan.

Akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional terutama Bank Umum Swasta mengalami penurunan. Puncaknya terjadi pada saat pemerintah melakukan likuidasi terhadap 16 Bank Umum Swasta  pada akhir bulan Nopember 1997 baru lalu. Indikasi yang menunjukan adanya penurunan kepercayaan tersebut antara lain adalah, terjadinya penarikan dan pemindahan dana oleh masyarakat secara besar-besaran dari Bank Umum Swasta ke Bank Umum milik pemerintah serta arus uang kartal (uang kertas dan logam) yang ditarik perbankan dari Bank Indonesia lebih besar apabila dibandingkan dengan yang disetorkan.

Untuk mengatasi masalah ini, dan sebagai bagian dari reformasi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pada tanggal 27 Januari 1998 melalui Menteri Keuangan pemerintah mengumumkan keputusannya untuk menyediakan jaminan penuh terhadap deposan dan kreditur baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing bagi Bank Umum Nasional. Bersamaan dengan itu, untuk meningkatkan kinerja perbankan nasional telah dibentuk satu badan yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang tidak sehat agar supaya menjadi sehat. Melalui keputusan tersebut system perbankan nasional diharapkan akan lebih sehat dan pada gilirannya akan mempengaruhi pemulihan ekonomi secara nasional.

Dampak keputusan pemerintah tersebut mulai dirasakan dunia perbankan. Secara berangsur-angsur dana masyarakat mulai mengalir kembali, arus uang kartal lebih besar yang disetorkan  perbankan ke Bank Indonesia  jika dibandingkan dengan yang ditarik. Keadaaan ini tentu saja membawa harapan bagi banyak pihak, terutama para pelaku ekonomi. Sebab dengan semakin banyaknya masyarakat yang menempatkan dananya di perbankan akan menjadikan bank-bank berfungsi secara optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perbankan itu sendiri.

Dengan adanya gejala seperti tersebut bukan berarti bahwa masalah perbankan nasional dapat dikatakan selesai, namun untuk sementara waktu masalah-masalah yang berhubungan dengan kepercayaan masayarakat terhadap perbankan nasional khusunya Bank Umum bolehklah kita berharap dengan optimis. Bagaimana dengan BPR ?

Seperti halnya Bank Umum, BPR pun memiliki fungsi melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Yang membedakan antara BPR dengan Bank Umum, BPR hanya dibolehkan melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan, sedangkan bagi Bank Umum selain melalui deposito dan tabungan dapat dilakukan melalui giro.

Deposan dan kreditur BPR pada umumnya terdiri dari anggota masyarakat yang secara ekonomi berpendapatan menengah kebawah, hal ini disebabkan segmen pasar BPR memang pada golongan masyarakat tersebut. Bagi BPR pemilihan segmen ini tidak dapat dihindarkan lagi sebab ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada BPR membatasi kemampuan operasionalnya.

Apabila kita kembali memperhatikan keputusan pemerintah mengenai jaminan kepada deposan dan kreditur tersebut, kiranya belum mencakup jaminan yang diberikan kepada deposan dan kreditur BPR. Mungkin pemerintah beranggapan bahwa peran BPR terhadap penghimpunan dana masyarakat nilai dan jumlah deposan serta krediturnya secara nasional masih dianggap kecil. Selain kondisi usaha di beberapa BPR itu sendiri masih jauh dari harapan sehingga untuk saat ini pemerintah belum melakukan penjaminan bagi deposan dan kreditur BPR. Namun demikian apabila kita melihat substansinya, keputusan pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada deposan dan kreditur Bank Umum Nasional terebut adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan national, sedangkan yang dimaksudkan dengan perbankan nasional tentu saja termasuk BPR, sehingga penjaminan kepada deposan dan kreditur BPR perlu dilakukan pula.

Kalau saat ini pemerintah belum melakukan penjaminan secara penuh kepada deposan dan kreditur BPR, bukan berarti BPR tidak dapat melakukan sendiri atau harus menungggu peran pemerintah. Perhimpunan BPR yakni PERBARINDO dapat mengambil prakarsa membentuk asuransi deposito dan tabungan masyarakat yang dihimpun oleh BPR-BPR anggotanya. Premi asuransi akan dibayar oleh BPR sebagai biaya berdasarkan persentase tertentu (misalnya 0,5% pertahun) dari deposito dan tabungan yang berhasil dihimpun BPR. Nilai deposito dan tabungan yang dihimpun oleh BPR  untuk menentukan besarnya premi  harus sesuai dengan data laporan bulanan BPR yang disampaikan ke Bank Indonesia.

Disadari dengan adanya premi asuransi deposito dan tabungan ini akan berdampak kepada harga/bunga kredit, sebab biaya yang dikeluarkan oleh BPR untuk memperoleh dana dari masyarakat menjadi bertambah besar. Namun demikian apabila kepercayaan masyarakat kepada BPR sudah menjadi semakin tinggi, biaya dana bank terhadap deposito serta tabungan masyarakat secara berangsur-angsur akan dapat diturunkan. Dengan demikian adanya asuransi deposito dan tabungan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap harga kredit.

Untuk tahap awal asuransi deposito dan tabungan masyarakat ini seyogyanya hanya digunakan untuk menjamin dana masyarakat di BPR-BPR yang karena satu dan lain hal mengalami masalah sehingga terlikwidasi. Sedangkan untuk tahap-tahap berikutnya asuransi deposito dan tabungan dapat digunakan untuk memberikan jaminan likwiditas BPR-BPR peserta asuransi. Dalam pengertian BPR-BPR selalu mampu melayani pengambilan deposito dan tabungan dari masyarakat berapapun besarnya dan kapanpun waktunya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama praktek-praktek perbankan yang kurang positif dari pemilik dan pengelola BPR, PERBARINDO perlu melakukan seleksi yang ketat kepada BPR-BPR yang akan menjadi peserta asuransi. Kriteria dan persyaratan yang ditentukan perlulah mengacu kepada  kriteria  tingkat kesahatan bank. Untuk itu tidak ada salahnya apabila di dalam tubuh PERBARINDO dibentu suatu badan atau komite yang secara berkala melakukan penilaian kepada kesehatan BPR-BPR anggotanya. Untuk dapat melakukan fungsinya secara optimal dan mandiri badan dimaksud haruslah terdiri dari orang-orang professional dan bukan dari unsur BPR anggota PERBARINDO.

Disadari bahwa untuk mewujudkan asuransi tabungan dan deposito di tingkat BPR merupakan suatu proses yang tidak mudah, mengingat masing-masing BPR memiliki strategi sendiri-sendiri. Namun apabila melihat kepentingan BPR dalam situasi Bank Umum “diuntungkan” serta kondisi persaingan dengan Bank Umum semakin ketat, masalah asuransi tersebut hanyalah masalah kemauan. Sebab apabila mau, PERBARINDO dan BPR-BPR anggotanya pasti mampu.

Mataram, Pebruari 1998.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: