PEMDA/PEMKOT DAPAT MEMBANTU INVESTASI PENDIDKAN BAGI KELUARGA-KELUARGA MISKIN

Menarik sekali tulisan Prof. Suyanto, PhD mengenai analisis investasi pendidikan yang di muat di harian ini tanggal 4 Februari 2008. Karena Prof Suyanto mengajak masyarakat untuk meningkakan alokasi biaya untuk pendidikan dengan jalan mengurangi biaya-biaya yang bersifat konsumtip,  antara lain  biaya  untuk pulsa dan rokok.  Sebagai seorang guru besar yang saat ini menjabat sebagai  Dirjen Dikdasmen apa yang disampaikan oleh Prof. Suyanto ini tidak salah, karena beliau mengajak masyarakat untuk memprioritaskan investasi pendidikan dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat konsumtip.

Untuk keluarga-keluarga mampu yang telah tercukupi akan kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan)  ajakan Prof. Suyanto ini memang dapat diterima, namun bagi keluarga-keluarga dalam kategori berpenghasilan rendah, jangankan mengurangi pengeluaran pulsa dan rokok, untuk membayar SPP anaknya saja dia harus puasa tidak makan malam untuk beberapa hari. Pengalaman ini diceritakan sendiri oleh seorang teman yang saat ini bertempat tinggal di Bandung.  Saya yakin apa yang dialami oleh teman dari Bandung  ini juga terjadi pada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah  di Indonesia, bahkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan pendidikan.

Bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah,  minat untuk menyekolahkan anak sampai ke perguruan  tinggi kiranya tidak perlu diragukan lagi, termasuk yang bertempat tinggal di pelosok pedesaan. Globalisasi informasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi telah mengubah cara berpikir mereka, sehingga sangat aneh jika seorang pejabat Dinas Pendidikan mengungkapkan  bahwa banyak keluarga di pelosok pedesaan  DIY,  tidak mau menyekolahkan anaknya  karena faktor  budaya.

Masalah  utama yang dihadapi oleh para keluarga berpenghasilan rendah adalah faktor biaya. Mereka tidak mampu menyekolahkan anak karena kondisi ekonominya. Konsep subsidi silang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Suyanto bukanlah obat manjur, sebab konsep ini hanya enak untuk dibicarakan tetapi sulit diimplemantasikan. Bukan rahasia lagi, pada saat wawancara atau mengisi formulir untuk memasukan anaknya kesekolah dasar sampai perguruan tinggi, keluarga-keluarga mampu akan menyembunyikan penghasilan dan kekayaan yang sesungguhnya guna menghindari sumbangan dan SPP yang lebih tinggi. Sementara itu, masyarakat telah membayar  pajak atas penghasilan dan kekayaan masing-masing sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan penggunaan sumber-sumber pendapatan inilah yang perlu didorong untuk berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk membantu investasi di bidang pendidikan.

Jika Pemkot/Pemda mampu mengalokasikan APBD nya sebesar Rp6 milyar bahkan lebih dalam satu tahun guna pembinaan klub sepakbola, tentunya Pemkot/Pemda juga mampu untuk mengalokasikan dana sebesar tersebut di atas untuk membantu keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di bidang pendidikan, utamanya  di perguruan tinggi dalam bentuk beasiswa sampai tamat.

Saya mencoba melakukan kalkulasi kasar (berdasar biaya anak saya di fakultas teknik sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta). Yang bersangkutan   membutuhkan biaya guna membayar SPP tetap, biaya variabel (berdasar jumlah mata kuliah yang diambil), buku-buku, foto kopi, transportasi, dan biaya hidup, setiap tahunnya kurang lebih sebesar Rp20 juta. Dengan mengambil rata-rata lama studi mahasiswa di perguruan  tinggi empat setengah tahun maka sampai dengan tamat,  akan dibutuhkan biaya sebesar Rp90 juta. Seandainya Pemkot/Pemda bersedia  mengalokasikan APBD nya sebesar Rp6 milyar pertahun sebagaimana dilakukan terhadap pembinaan klub sepak bola,  akan menghasilkan sekitar 67 anak dari keluarga-keluarga  berpenghasilan rendah yang memperoleh bantuan studi di perguruan tinggi sampai tamat.

Mengapa hanya bantuan di jenjang perguruan tinggi yang saya prioritaskan, karena berdasar pengamatan,  rata-rata keluarga-keluarga di Indonesia (termasuk keluarga berpenghasilan rendah) sudah mampu dan dimampu-mampukan menyekolahkan anak sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas, apalagi ditunjang dengan kebijakan wajib belajar dan dana BOS dari pemerintah.  Yang terjadi  saat ini adalah sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menyekolahkan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi, karena faktor biaya. Padahal tidak sedikit dari mereka yang mempunyai kecerdasan sebagaimana anak-anak dari keluarga mampu.  Akibat yang terjadi dari kondisi ini adalah meningkatnya pengangguran karena kualifikasi yang mereka miliki di bawah kulaifikasi yang dibutuhkan  pasar tenaga kerja,   dan tidak mengherankan lagi jika jumlah TKI ke luar negeri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja di perkebunan atau tukang bangunan  di kota-kota besar dari tahun ketahun semakin meningkat.

Proses rekruitmen untuk menentukan siapa yang berhak menerima bea siswa ini,  seleksinya harus diserahkan kepada masyarakat sendiri melalui forum  rembug desa/kampung.  Pihak Pemkot/Pemda melalui pihak yang berkompeten,   dapat membantu melakukan test yang berhubunan dengan minat, bakat, motivasi, need for achievement dan intelegensia sebagai rekomendasi (hal-hal yang perlu dipertimbangkan) oleh forum rembug desa tersebut.  Mengingat  proses penerimaan mahasiswa di Perguruan Tingi ini bersifat khusus dalam arti  di luar persyaratan, mekanisme dan prosedur penerimaan mahasiswa pada umumnya, diperlukan adanya MoU antara antara Pemkot/Pemda dengan pihak Perguruan Tinggi (Negeri maupun Swasta) yang bersangkutan.

Hal-hal positip  yang dapat diperoleh melalui pemberian bea siswa bagi anak-anak keluarga berpenghasilan rendah melanjutkan studi di perguruan tinggi dari APBD Pemkot/Pemda ini antara lain:  pertama, setiap tahunnya Pemkot/Pemda akan menghasilkan  sumber daya manusia yang mempuyai kualifikasi yang lebih kompetitip di pasar tenaga kerja.  Kedua, penggunaan APBD yang sebagian besar bersumber dari pajak masyarakat ter-alokasikan bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, dan menurut hemat saya inilah hakekat yang sesungguhnya dari pemikiran subsidi silang. Ketiga, khusus bagi anak-anak keluarga berpenghasilan rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi sekedar menjadi penonton dari kehadiran  sejumlah perguruan tinggi di sekeliling mereka, namun akan menjadi bagian keluarga besar sejumlah  perguruan tingi dimaksud. Keempat, khusus bagi perguruan tinggi di Yogyakarta tidak perlu cemas lagi akan gejala menurunnya jumlah mahasiswa dari luar daerah, karena setiap tahunnya akan memperoleh pasokan sejumlah mahasiswa dari Pemkot/Pemda yang memberikan beasiswa bagi anak-anak keluarga berpenghasilan rendah.

Banda Aceh, 6 April 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: