INVESTASI MELALUI KEUANGAN MIKRO BAGI MASYARAKAT MISKIN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro.  Penetapan ini didasarkan pada  kenyataan bahwa keuangan mikro dapat dijadikan sebagai sebuah piranti keuangan yang efektip untuk penanggulangan kemiskinan.  Selanjutnya  dalam rangka Hari Pengurangan Risiko Bencana (yang biasanya diperingati setiap  Rabu kedua bulan Oktober)  tahun 2005 pun,  mengambil tema   berinvestasi melalui keuangan mikro untuk mengurangi risiko bencana.  Salah satu pertimbangan dijadikannya tema ini menjadi tema Hari Pengurangan Risiko Bencana (HPRB) tahun 2005,  karena berdasarkan pengalaman setiap terjadi bencana  masyarakat  yang paling parah terkena dampak bencana adalah masyarakat  miskin dan kelompok-kelompok  yang  terpinggirkan.  Di sisi lain beberapa skema  keuangan mikro selama ini dipandang mampu menciptakan dan mendorong berkembangnya  usaha-usaha skala mikro sebagai sumber mata pencaharian masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan itu sendiri.  Dua sasaran utama yang ingin dicapai melalui tema dimaksud adalah untuk meningkatkan kepekaan sosial masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan tentang potensi yang mereka miliki dalam membantu mengurangi risiko bencana serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang piranti-piranti keuangan dan jejaring keselamatan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang rawan terkena bencana.

Namun sampai dengan  awal  tahun 2006, gerakan investasi melalui keuangan mikro terkesan adem ayem dan kurang kedengaran gemanya,  bahkan kebijakan yang seharusnya menciptakan situasi yang kondusip terhadap iklim investasi dimaksud kurang tersosialisasikan.  Terlepas dari keuangan mikro menjadi tema tahun 2005 serta berinvestasi melalui keuangan mikro menjadi tema HPRB,  berinvestasi melalui keuangan mikro itu sendiri sebenarnya merupakan hal yang menarik karena   merupakan  kegiatan usaha yang layak secara ekonomi,   serta   diyakini oleh  beberapa pihak sebagai salah satu   cara yang efektip dan  strategis  terhadap usaha-usaha  penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan investasi melalui keuangan mikro,  perlulah dipahami terlebih dahulu pasar keuangan mikro yang ada di dalam masyarakat utamanya masyarakat menengah kebawah,  termasuk di dalamnya masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin bahkan penerima Subsidi Langsung Tunai (SLT). Jika mencermati pasar keuangan  pada masyarakat tersebut,  akan diperoleh gambaran adanya  potensi pasar keuangan mikro yang sangat besar,  baik pasar tabungan maupun pasar kredit.   Pada masyarakat ini  terdapat unit-unit  ekonomi surplus  di satu sisi,   dan unit-unit  ekonomi minus di sisi yang lain. Unit ekonomi surplus ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang mempunyai tabungan di bank, koperasi, kegiatan simpan pinjam, arisan maupun tabungan lain,  yang pada umumnya dalam bentuk  ternak atau  perhiasan.  Selain itu unit  ekonomi surplus tercermin pula dengan  adanya  pihak-pihak perorangan dan/atau  sindikasi yang melakukan usaha meminjamkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan dengan biaya dan suku  bunga yang sangat tinggi.  Oleh  masyarakat umum pihak-pihak ini  lebih dikenal dengan nama pelepas uang atau rentenir.   Sedangkan unit ekonomi minus dapat dilihat   dari  banyaknya masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk melakukan usaha-usaha produktip berskala mikro dan kecil serta kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtip.

Meskipun terdapat potensi pasar keuangan mikro yang sangat  besar di dalam masyarakat,  namun  belum banyak pihak yang menjadikannya sebagai sebuah peluang usaha atau investasi.    Hal ini disebabkan  masih adanya anggapan di antara mereka bahwa  pasar keuangan mikro merupakan pasar keuangan  yang masih membutuhkan subsidi,  sehingga  berinvestasi di pasar keuangan mikro membutuhkan biaya  transaki serta  berisiko  tinggi.   Sementara itu pihak-pihak yang telah melakukan investasi di pasar keuangan mikro pada umumnya  mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) formal  dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan  Koperasi Simpan Pinjam (KSP),  lembaga pembiayaan  serta melakukan penyertaan atau kerjasama dengan  BPR maupun  KSP yang mereka nilai  sehat.  Namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang  tidak mau direpotkan dengan  segala ketentuan dan  perijinan sehingga mengambil jalan pintas dengan melakukan usahanya  secara tidak formal  sebagai pelepas uang atau rentenir.

Sebaliknya,  pasar keuangan mikro lebih banyak diperhatikan oleh pihak-pihak yang mempunyai komitmen serta ingin melakukan pemberdayaan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah  dengan  menjadikan keuangan mikro sebagai sebuah piranti keuangan untuk memperbaiki sistem keuangan serta menumbuh kembangkan  usaha-usaha skala mikro dan kecil dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.  Pihak-pihak ini antara lain NGO/LSM  luar dan dalam negeri, pemerintah daerah,   serta masyarakat sendiri.  Melalui peranan NGO/LSM  tersebut munculah beberapa bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berfungi sebagai lembaga intermediasi (perantara keuangan) bagi anggotanya  dalam bentuk Credit Union atau Koperasi Kredit, Usaha Bersama, Kelompok Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Kelompok Pengusaha Mikro, BMT, Kelompok-kelompok UPPKS serta Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berkembang secara luas di lingkungan  Banjar di Provinsi Bali  dan bentuk-bentuk lainnya. Tidak sedikit LKM-LKM  tersebut tumbuh dan berkembang secara  sehat  bahkan sebagian dari mereka memperoleh legalitas formal  sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  atau Koperasi Kredit (Kopdit)  yang berbadan hukum  serta  BPR.  Namun tidak sedikit pula yang tetap bertahan dengan statusnya yang tidak formal, tetapi  keberadaannya  tetap mengakar dan kinerja keuangannya  berkembang secara sehat pula.

Namun setelah krisis ekonomi terjadi serta  usaha mikro dan kecil terbukti   mempunyai daya tahan lebih baik  jika  dibandingkan dengan usaha-usaha skala besar,  banyak pihak mulai menyadari dan menaruh perhatian yang lebih tinggi    terhadap pasar keuangan mikro.    Kenyataan ini mengundang  lebih banyak pihak  untuk melakukan investasi  di pasar keuangan mikro dengan motivasi untuk  mendapatkan keuntungan atau profit semata.   Masyarakat menengah kebawah  serta masyarakat pedesaan mulai didatangi oleh  lembaga-lembaga keuangan formal.  Mulai dari  KSP,  perbankan (BPR dan Bank Umum), serta  lembaga pembiayaan (khususnya sepeda motor) untuk menawarkan produk-produk mereka.  Tidaklah mengherankan jika saat ini di kota-kota kecamatan, dan  pasar-pasar tradisional,  terdapat  sekurang-kurangnya kantor pelayanan dari berbagai KSP,  perbankan dan lembaga pembiayaan yang sebelumnya merupakan sesuatu yang boleh dikatakan langka.  Pasar keuangan mikro selain diramaikan oleh kehadiran berbagai jenis lembaga keuangan formal,  juga tidak pernah sepi dari kiprah para pelepas uang atau rentenir.  Selain petugasnya yang hilir mudik keluar masuk kampung,  desa, dan pasar-pasar tradisonal, penawaran produk jasa  melalui iklan di media masa  cetakpun   setiap hari dapat kita baca.

Sementara itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap usaha penanggulangan kemiskinan terutama lembaga keuangan dan NGO internasional  semakin meyakini bahwa keuangan mikro merupakan sebuah piranti keuangan yang efektip untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil,    serta  beberapa skemanya sangat sesuai dengan kondisi usaha dan mata pencaharian   masyarakat miskin.  Namun sangat disayangkan bahwa upaya untuk menggairahkan investasi melalui keuangan mikro sebagian dilakukan dengan nama atau pendekatan proyek, sehingga mengancam kelangsungan  investasi itu sendiri.  Sebagai contoh,  Proyek  Kredit Mikro (PKM) yang merupakan investasi Asian Development Bank (ADB)  melalui BPR. Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan  (P2KP) yang di dalamnya mengandung komponen kredit untuk masyarakat miskin,  merupakan investasi Bank Dunia melalui LKM  yang dikelola oleh masyarakat.  Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM (PHBK)  merupakan investasi perbankan nasional melalui KSM (Kelompok Simpan Pinjam  dan Kelompok Pengusaha Mikro).

Selain itu, berinvestasi melalui keuangan mikro masih dijumpai kendala yang cukup serius,  yakni  badan hukum LKM yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Padahal LKM-LKM dimaksud cukup berpotensi sebagai lembaga perantara keuangan bagi anggota dan masyarakatnya.  Sebut saja BMT, LPD, Kelompok-kelompok Simpan Pinjam dan arisan, serta Kelompok-kelompok UPPKS.  Belum dimilikinya badan hukum dari LKM-LKM ini menumbuhkan keraguan bagi investor untuk melakukan investasi melalui LKM-LKM tersebut.  Selama ini hanya dikenal BPR dan KSP sebagai LKM yang mempunyai badan hukum,  namun  berinvestasi melalui LKM inipun  bukan tanpa kendala pula. Sebagai contoh NGO internasional akan mengalami kesulitan untuk melakukan investasi melalui BPR karena ketentuan-ketentuan yang ada,  sedangkan berinvestasi melalui KSP banyak pihak masih meragukannya karena image koperasi di masa lalu.

Berdasarkan kenyataan  tersebut,  maka untuk mendorong  peningkatan  investasi melalui keuangan mikro diperlukan  beberapa faktor pendukung.   Antara lain,  payung hukum bagi LKM-LKM yang berkembang di masyarakat dalam bentuk sebuah Undang-undang.  Konon khabarnya, RUU mengenai LKM ini telah dibahas oleh pihak-pihak yang berwenang,  namun sampai saat ini masyarakat tidak banyak yang mengetahui   kelanjutannya. Selain itu  diperlukan pula adanya  ketentuan-ketentuan yang lebih kondusip sehingga memungkinkan  LKM-LKM menjalin kerjasama dengan pihak lain utamanya donor asing.  Faktor pendukung lainnya adalah adanya  pihak-pihak  yang bersedia memberikan  bantuan teknis untuk meningkatkan  status dan kemampuan pengelolaan usaha LKM sehingga menjadi LKM yang berbadan  hukum  dengan kinerja yang sehat serta  melakukan pendampingan dalam rangka menumbuh-kembangkan usaha-usaha skala mikro dan kecil.  Disamping itu  diperlukan pula adanya lembaga penjamin  kredit mikro dan kecil.  Dengan adanya beberapa faktor pendukung  tersebut maka diharapkan akan lebih banyak lagi pihak yang bersedia melakukan investasi melalui keuangan mikro.  Selain akan mengembangkan usaha-usaha skala mikro dan kecil, melakukan investasi melalui keuangan mikro berarti pula menyediakan piranti keuangan yang efektip untuk penanggulangan kemiskinan.

Di era otonomi daerah pemerintah kabupaten dan kota mempunyai tanggung  jawab yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam rangka penciptaan dan pengembangan usaha-usaha skala mikro dan kecil bagi masyarakat miskin tersebut, pemda maupun pemkot dapat melakukan investasi melalui keuangan mikro dengan menggandeng atau bekerja sama dengan pihak lain atau swasta yang tidak sekedar  mengejar keuntungan financial semata, namun mempunyai komitmen  terhadap pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri dan bersedia pula  memberikan bantuan teknis.  Berinvestasi melalui keuangan mikro dengan bekerjasama dengan pihak swasta ini   kiranya akan menjadi model tersendiri.   Jika sasarannya adalah masyarakat miskin maka pasar yang telah tersedia dan terpetakan adalah masyarakat miskin penerima Subsidi Tunai Langsung (SLT).  Di masing-masing Desa dan Kelurahan terdapat puluhan bahkan ratusan keluarga penerima SLT  yang dapat diorganisasikan menjadi  sebuah LKM.  Apabila memperoleh bantuan teknis memadai maka LKM dimaksud akan berkembang menjadi LKM yang sehat  serta menjadi peluang investasi yang tidak kecil.  Sebagai contoh LKM dalam bentuk Credit Union (CU) binaan Plan Internasional di DIY, Bali, Sulsel, dan Jatim.    LKM  dimaksud memperoleh bantuan teknis dari sebuah NGO,  sehingga  berkembang menjadi KSP yang berbadan hukum dengan kinerja keuangan yang sehat pula.  Selanjutnya    memperoleh kepercayaan pinjaman dana dari pihak lain dengan nilai milyaran Rupiah.   Dengan adanya  peluang yang cukup terbuka ini maka berinvestasi melalui keuangan mikro bagi masyarakat miskinpun pada kenyataannya merupakan  sesuatu yang sangat  mungkin untuk dilakukan.  Mengapa tidak ?

Yogyakarta, 13 Januari  2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: