BLT PINTU MASUK PENGEMBANGAN LKM DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN

Untuk meringankan beban masyarakat yang dikategorikan miskin  sebagai dampak terjadinya kenaikan BBM,  pemerintah memberikan konpensasi kepada warga miskin dalam  bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar seratus ribu per keluarga per bulan yang diterimakan setiap tiga bulan sekali.  Pada bulan-bulan ini beberapa  Kabupaten dan Kota sedang merealisaikan program BLT  tahap  kedua.

Untuk membantu warga  miskin pada dasarnya dapat ditempuh melalui tiga jalan, yaitu : Pertama, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar dapat diakses (dinikmati) oleh warga  miskin tanpa harus membebani pengeluaran mereka. Inti dari jalan ini adalah mengupayakan pengeluaran warga miskin sekecil mungkin, atau jika mungkin mereka tidak mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, memberikan bantuan kepada warga miskin sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Upaya ini lebih berbentuk pemberian fasilitas dan/atau upaya-upaya fasilitasi  kepada  warga miskin untuk mengembangkan suatu usaha produktif. Ketiga, suatu upaya  pemberdayaan yang berkelanjutan. Upaya ini lebih merupakan lanjutan dari dua upaya terdahulu, dengan arah utama membangun kemandirian.

Dengan mengacu kepada ketiga jalan tersebut pemberian BLT merupakan salah satu upaya membantu warga miskin dengan menempuh jalan yang pertama,   seperti halnya program  pemberdayaan posyandu, wajib belajar 12 tahun, pelayanan  gratis di Puskesmas utamanya  ibu hamil dan kesehatan anak,   serta program beras miskin (raskin).  Karena inti dari semua program tersebut adalah untuk  menurunkan sejauh mungkin pengeluaran warga miskin.

Sementara untuk membantu warga miskin  meningkatkan pendapatan,  beberapa program dapat dikembangkan, antara lain pemerintah (pusat atau daerah) membeli tujuh komuditas pertanian ketika harga turun. Atau sebagaimana dilakukan oleh Pemprop Gorontalo, dengan  mengembangkan komuditas jagung sebagai komuditas andalan. Program tersebut ternyata efektif karena melibatkan camat sebagai gugus terdepan,  dan ternyata dalam tempo  satu tahun terjadi peningkatan produksi jagung yang cukup signifikan.  Kini hasil jagung dari Gorontalo telah diekspor ke Malaysia, Singapura, dan Korea.  Selain program-program tersebut,  dapat pula dilakukan dengan memberikan bantuan bibit tanaman atau  ternak, serta  fasilitas sarana serta prasarana yang disesuikan dengan kontek lingkungan dan situasi sosilogis masyarakat setempat.

Tidak kalah pentingnya dari bentuk-bentuk bantuan tersebut, kiranya masyarakat miskin dapat pula disediakan fasilitas kredit untuk mengembangkan usaha produktif yang mereka miliki. Namun demikian fasilitas kredit dimaksud tidak selalu harus datang dari pihak pemerintah atau luar melainkan dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pendirian dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institutions bukan Bank dan Koperasi,  di tingkat Desa dan/atau Kelurahan sebagai lembaga yang menyediakan sumber permodalan usaha produktif  dan pelayanan keuangan lainnya  dari dan untuk  mereka sendiri. Dalam hal ini masyarakat penerima BLT dengan diperluas masayarakat lainnya dapat diorganisasikan untuk mengembangkan LKM di tingkat Desa dan/atau Kelurahan dimaksud.

Sesuai dengan konsep sustainable livelihood, untuk mengembangkan kehidupannya, setiap individu dan unit sosial yang lebih tinggi  mempunyai  lima asset kehidupan yaitu :  Pertama, Human Capital atau modal yang dimiliki oleh manusia. Kedua, Social Capital atau kekayaan sosial yang dimiliki oleh komunitas, Ketiga, Material Capital atau persediaan sumber daya alam,  Keempat, Physical Capital atau insfrastruktur yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan  dan Kelima, Financial Capital atau sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat untuk mecapai tujuan-tujuan hidupnya.

Berdasarkan konsep  sustainable livelihood tersebut,  memfasilitasi pengembangan LKM bagi warga miskin pada hakekatnya  adalah upaya untuk menggali, menyediakan dan mengembangkan serta  sekaligus melestarikan  asset kehidupan masyarakat yang sudah mereka miliki untuk mengembangkan kehidupan mereka sendiri. Pemahaman ini menjadi sangat penting karena akan menjadi “roh” dari LKM yang akan dikembangkan.  Selain itu mengembangkan LKM bagi warga miskin dengan basis masyarakat dengan mengembangkan  asset kehidupan yang mereka miliki tersebut, merupakan bagian dari community development atau community empowerment.

Proses dari terbentuknya LKM dengan basis masyarakat hendaknya dimulai dari penciptaan  rasa kebersamaan  yang  berawal dari  hubungan sosial diantara mereka. Rasa kebersamaan yang terpupuk akan menciptakan kondisi kewajiban sosial yaitu rasa saling membantu diantara mereka. Kebersamaan dan kesadaran saling membantu menjadi dasar terciptanya hubungan ekonomi yang pada umumnya melalui kegiatan arisan atau simpan pinjam tanpa atau dengan bunga murah.   Dalam  proses berikutnya hubungan ekonomi tersebut akan mendorong penciptaan kondisi kewajiban ekonomi dalam wujud hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Jika mencermati perkembangan beberapa LKM bukan Bank dan Koperasi dengan basis masyarakat yang berkembang  dan sustainable saat ini,  kiranya tidak terlepas dari proses atau tahapan-tahapan  tersebut. LKM dimaksud antara lain Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali serta Credit Union yang berkembang di beberapa daerah.  Sehingga tidaklah berlebihan jika LPD dan Credit Union merupakan succsess history dari pengembangan LKM  berbasis masyarakat yang ada di Indonesia.

Jika BLT dipahami bersama sebagai proses dan merupakan salah satu jalan membantu warga miskin (sebagaimana dijelaskan di atas),  kiranya menjadi sesuatu yang sangat  dimungkinkan untuk menjadi pintu masuk  pengembangan LKM di tingkat Desa atau  Kelurahan. Karena hal tersebut merupakan upaya integrasi, sinergi dan intensi yang tinggi dari suatu proses percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun hambatan kemungkinan akan terjadi  karena   selama ini  masyarakat memahami BLT,   sekedar pengalihan subsidi,  dari subsidi  kepada produk (BBM) menjadi subsidi kepada orang, dan celakanya inilah yang selalu dijadikan alasan atau penjelasan pemerintah manakala menaikkan BBM bulan Oktober 2005 yang lalu.

Yogyakarta, 10 Februari 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: